Artikel Terbaru Lainnya :
Ayo Jalan Terus ! - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan pembiayaan utang di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang tinggi. Namun utang tersebut digunakan untuk pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
Maklum, utang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial. Ani, begitu ia akrab disapa, merinci jumlah pembiayaan utang di era Jokowi dari tahun ke tahun.
Pada 2014, jumlah pembiayaan utang ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp255,7 triliun dengan pertumbuhan 14,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2015 melesat sekitar 49 persen mencapai Rp380,9 triliun.
Lalu, utang tersebut meningkat sedikit pada 2016 menjadi Rp403 triliun dengan pertumbuhan hanya 5,8 persen. Pada 2017, pertumbuhan dan jumlah utang naik lagi, masing-masing menjadi 6,5 persen dan Rp429,1 triliun.
"Tahun-tahun sebelumnya cukup tinggi, tapi semenjak 2016 kami perbaiki dan pada 2017 kami lakukan konsolidasi," ucap Ani di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10).
Hasilnya kata Ani, mulai tahun ini, jumlah pembiayaan utang ke APBN diproyeksi hanya sekitar Rp387,4 triliun atau melambat 9,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan tahun depan, bendahara negara itu memperkirakan jumlah pembiayaan utang hanya sekitar Rp359,3 triliun atau melambat 7,3 persen.
Meski begitu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari bahwa jumlah utang memang masih cukup tinggi. Namun, ia mengklaim, pemerintah sudah cukup berhasil mengoptimalkan pembiayaan dari setiap utang yang ditarik oleh pemerintah.
"Pada periode 2012-2014, kenaikan jumlah utang sekitar Rp799,8 triliun, sedangkan 2015-2017 menjadi Rp1.329 triliun. Nominalnya besar dan sering orang membuat cerita dari situ. Tapi ini untuk apa? Maka harus lihat realisasi belanjanya," katanya.
Ani bilang dari sisi belanja, utang banyak digunakan untuk kegiatan produktif. Pertama, untuk belanja infrastruktur demi menunjang pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang terus meningkat. Ia mencatat pada 2012-2014, jumlah belanja infrastruktur hanya sekitar Rp456,1 triliun.
"Tapi sekarang sudah tiga tahun terakhir, belanja infrastruktur menjadi Rp904,6 triliun atau dua kali lipat dari sebelumnya," katanya.
Kedua, untuk membiayai sektor pendidikan. Pada 2012-2014 realisasi belanja sektor ini sebesar Rp983 triliun, namun tiga tahun berikutnya naik menjadi Rp1.167 triliun. "Ini naik dan belanja pendidikan ini kan bukan belanja yang tidak produktif," katanya.
Ketiga, meningkatkan belanja kesehatan dari semula Rp146 triliun menjadi Rp249,8 triliun atau naik sekitar 170 persen. Keempat, belanja untuk berbagai program jaminan sosial, seperti bantuan sosial (bansos) dan lainnya.
Ani mencatat jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program bantuan sosial dalam beberapa tahun belakangan naik dari Rp35 triliun menjadi Rp299,6 triliun atau hampir delapan kali lipat.
Ani mengatakan dampak manfaat dari utang tersebut juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat paling jelas bisa dilihat dari penurunan angka kemiskinan. "Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," katanya.
Selain itu, utang juga digunakan untuk menaikkan transfer ke daerah dari yang sebelumnya Rp88 triliun kini menjadi sekitar Rp315,9 triliun. "Jadi kalau mau membandingkan apple to apple, tidak hanya dari tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya," pungkasnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181023122342-532-340666/sri-mulyani-sebut-utang-jokowi-telah-turunkan-kemiskinan
Maklum, utang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial. Ani, begitu ia akrab disapa, merinci jumlah pembiayaan utang di era Jokowi dari tahun ke tahun.
Pada 2014, jumlah pembiayaan utang ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp255,7 triliun dengan pertumbuhan 14,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2015 melesat sekitar 49 persen mencapai Rp380,9 triliun.
Lalu, utang tersebut meningkat sedikit pada 2016 menjadi Rp403 triliun dengan pertumbuhan hanya 5,8 persen. Pada 2017, pertumbuhan dan jumlah utang naik lagi, masing-masing menjadi 6,5 persen dan Rp429,1 triliun.
"Tahun-tahun sebelumnya cukup tinggi, tapi semenjak 2016 kami perbaiki dan pada 2017 kami lakukan konsolidasi," ucap Ani di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10).
Hasilnya kata Ani, mulai tahun ini, jumlah pembiayaan utang ke APBN diproyeksi hanya sekitar Rp387,4 triliun atau melambat 9,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan tahun depan, bendahara negara itu memperkirakan jumlah pembiayaan utang hanya sekitar Rp359,3 triliun atau melambat 7,3 persen.
Meski begitu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari bahwa jumlah utang memang masih cukup tinggi. Namun, ia mengklaim, pemerintah sudah cukup berhasil mengoptimalkan pembiayaan dari setiap utang yang ditarik oleh pemerintah.
"Pada periode 2012-2014, kenaikan jumlah utang sekitar Rp799,8 triliun, sedangkan 2015-2017 menjadi Rp1.329 triliun. Nominalnya besar dan sering orang membuat cerita dari situ. Tapi ini untuk apa? Maka harus lihat realisasi belanjanya," katanya.
Ani bilang dari sisi belanja, utang banyak digunakan untuk kegiatan produktif. Pertama, untuk belanja infrastruktur demi menunjang pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang terus meningkat. Ia mencatat pada 2012-2014, jumlah belanja infrastruktur hanya sekitar Rp456,1 triliun.
"Tapi sekarang sudah tiga tahun terakhir, belanja infrastruktur menjadi Rp904,6 triliun atau dua kali lipat dari sebelumnya," katanya.
Kedua, untuk membiayai sektor pendidikan. Pada 2012-2014 realisasi belanja sektor ini sebesar Rp983 triliun, namun tiga tahun berikutnya naik menjadi Rp1.167 triliun. "Ini naik dan belanja pendidikan ini kan bukan belanja yang tidak produktif," katanya.
Ketiga, meningkatkan belanja kesehatan dari semula Rp146 triliun menjadi Rp249,8 triliun atau naik sekitar 170 persen. Keempat, belanja untuk berbagai program jaminan sosial, seperti bantuan sosial (bansos) dan lainnya.
Ani mencatat jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program bantuan sosial dalam beberapa tahun belakangan naik dari Rp35 triliun menjadi Rp299,6 triliun atau hampir delapan kali lipat.
Ani mengatakan dampak manfaat dari utang tersebut juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat paling jelas bisa dilihat dari penurunan angka kemiskinan. "Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," katanya.
Selain itu, utang juga digunakan untuk menaikkan transfer ke daerah dari yang sebelumnya Rp88 triliun kini menjadi sekitar Rp315,9 triliun. "Jadi kalau mau membandingkan apple to apple, tidak hanya dari tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya," pungkasnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181023122342-532-340666/sri-mulyani-sebut-utang-jokowi-telah-turunkan-kemiskinan
Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya @Tahukah.Anda.News
